DPR Ingin Agar Aturan PPKM Darurat Tidak Membingungkan Rakyat Kalau Diperpanjang

Pada Selasa (12/7/2021), dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sri Mulyani, Menkeu (Menteri Keuangan) menyampaikan bahwa PPKM Darurat (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) ada kemungkinan diperpanjang hingga 6 minggu oleh pemerintah.

Sahroni, Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid 19 DPR RI, menanggapi hal tersebut, demi menekan Covid 19 dan laju penyebarannya melihat bahwa PPKM Darurat masih dibutuhkan. Meski demikian, kebijakan ini beserta dampak-dampaknya harus diperhatikan oleh pemerintah terutama terkait kondisi ekonomi masyarakat.

Sahroni mengatakan kepada wartawan, Rabu (14/7/2021), “Kebutuhan ekonomi warga dan keterpenuhannya harus dipastikan secara penuh oleh pemerintah, khususnya mereka yang pekerjaannya di sektor informal, di mana kalau enggak keluar rumah, enggak bisa makan.”

Wakil Ketua Komisi III DPR ini berpendapat bahwa perhatian pemerintah harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, di berbagai daerah dalam hal penyaluran bantuan.

“Sebagai contoh, UMKM dan penjual kaki lima, yang mendapat banyak pemberitaan akhir-akhir ini, mereka itu mata pencahariannya benar-benar hilang. Oleh Pemerintah, yang harus diantisipasi adalah efek seperti ini, mengingat kalau diperpanjang kebijakan ini, rakyat akan makin terpuruk ekonominya,” katanya.

Lebih lanjut, pemerintah diminta oleh Politikus Partai Nasdem ini agar aturan membingungkan tidak dimunculkan, karena gesekan di masyarakat berpotensi muncul karena hal ini. “Aturan semacam dibukanya perkantoran, atau rumah ibadah yang sekarang boleh padaal tadinya tidak boleh buka, nah itu sosialisasinya dimana menurut saya perlu antisipasi. Agar kebingungan tidak dirasakan masyarakat dan ujung-ujungnya di lapangan menyebabkan gesekan,” kata Sahroni.

Sumber :

https://nasional. sindonews.com/read/482758/12/jika-ppkm-darurat-diperpanjang-dpr-minta-aturannya-jangan-bikin-bingung-masyarakat-1626246470

Originally posted 2021-07-14 15:21:28.